Kursus komputer majalengka - sejarah singkat indonesia
Kursus komputer majalengka
Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa sesudah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini sudah menjadi kekuatan utama di perniagaan Asia sejak mula 1600-an, namun pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat guna campur tangan dalam politik asli di pulau Jawa demi meningkatkan dominasi mereka pada ekonomi lokal.
Namun korupsi, manajemen yang buruk dan kompetisi ketat dari Inggris (East India Company) menyebabkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC kesudahannya bangkrut dan lantas dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan kepunyaan VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, saat Perancis menempati Belanda antara tahun 1806 dan 1815, harta tersebut dialihkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo ditetapkan bahwa mayoritas wilayah Nusantara pulang ke tangan Belanda.
Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia
Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 saat Belanda dikuasai oleh Perancis dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 saat Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan wilayah dengan membagi pulau Jawa dalam wilayah (yang pun dikenal sebagai residensi) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa - yang dilafalkan residen - yang secara langsung adalahbawahan dari - dan mesti melapor untuk - Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas sekian banyak hal di residensi mereka, tergolong masalah hukum dan organisasi pertanian.
Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia mengenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa mesti menunaikan pajak, kira-kira nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, untuk pihak berwenang. Raffles pun sangat tertarik dengan kebiasaan dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia mengeluarkan bukunya The History of Java, di antara karya akademis kesatu yang topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles pun berarti bertambahnya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang terlukis dari bertambahnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1890 jumlah ini bertambah dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.
Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa ialah sistem yang direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, terdapat hirarki asli yang bermanfaat sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hirarki asli ini terdiri dari semua aristokrasi Jawa, sebelumnya semua pejabat yang mengelola pemerintahan Mataram. Namun, sebab dikuasai penjajah semua priyayi ini terpaksa mengemban kehendak Belanda.
Meningkatnya kekuasaan Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika Pemerintah Kolonial Belanda menyimpulkan untuk membina jalan di tanah yang dipunyai Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta sesudah kematian seketika saudara tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh beberapa besar penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini dilangsungkan tahun 1825-1830 dan menyebabkan kematian selama 215,000 orang, mayoritas orang Jawa. Tapi sesudah Perang Jawa berlalu - dan pangeran Diponegoro diciduk - Belanda jauh lebih powerful di Jawa dibanding sebelumnya.
Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa
Persaingan dengan semua pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa dan Perang Jawa menyebabkan beban keuangan yang besar untuk Kerajaan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa mesti menjadi suatu sumber utama penghasilan untuk Belanda dan karena tersebut Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia menulis periode ini sebagai era Tanam Paksa tetapi Pemerintah Kolonial Belanda menyebutnya Cultuurstelsel yang berarti Sistem Kultivasi) di tahun 1830.
Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perniagaan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang menyimpulkan jenis (dan jumlah) komoditi yang mesti diproduksi oleh semua petani Jawa. Secara umum, ini berarti semua petani Jawa mesti memberikan seperlima dari hasil panen mereka untuk Belanda. Sebagai gantinya, semua petani menerima kompensasi dalam format uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengantarkan lebih tidak sedikit hasil panen dari masa-masa sebelumnya, maka mendorong intervensi top-down dan penindasan. Di samping pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles pun masih berlaku. Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, selama 19% dari total penghasilan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini meningkat menjadi 33%.
Pada awalnya, Sistem Tanam Paksa tersebut tidak didominasi melulu oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang dominasi Jawa, pihak Eropa swasta dan pun para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, sesudah 1850 - masa-masa Sistem Tanam Paksa direorganisasi - Pemerintah Kolonial Belanda menjadi pemain utama. Namun reorganisasi ini pun membuka pintu untuk pihak-pihak swasta guna mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi sebab Pemerintah Kolonial secara bertahap memindahkan produksi komoditi ekspor untuk para pengusaha swasta Eropa.
Zaman Liberal Hindia Belanda
Semakin tidak sedikit suara tersiar di Belanda yang menampik sistem Tanam Paksa dan mendorong suatu pendekatan yang lebih liberal untuk perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem Tanam Paksa ini terjadi karena dalil kemanusiaan dan ekonomi. Pada 1870 kumpulan liberal di Belanda memenangkan dominasi di parlemen Belanda dan dengan berhasil menghilangkan sejumlah ciri khas Sistem Tanam Paksa, laksana persentase penanaman beserta kewajiban menggunakan lahan dan tenaga kerja guna mengekspor hasil panen.
Kelompok liberal ini membuka jalan guna dimulainya suatu periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Zaman Liberal (sekitar 1870-1900). Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kepandaian kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial pada saat tersebut kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun, meski kaum liberal menuliskan bahwa keuntungan perkembangan ekonomi pun akan mengucur untuk masyarakat lokal, suasana para petani Jawa yang menderita sebab kelaparan, tidak cukup pangan dan penyakit tidak lebih baik dikomparasikan masa Tanam Paksa.
Abad ke-19 pun dikenal sebagai abad perluasan karena Belanda melaksanakan perluasan geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa berlomba untuk menggali koloni-koloni di luar benua Eropa guna motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting untuk Belanda guna memperluas wilayahnya di Nusantara - di samping keuntungan finansial - ialah untuk menangkal negara-negara Eropa lain memungut bagian-bagian dari distrik ini. Pertempuran sangat terkenal (dan peperangan yang sangat lama antara Belanda dan rakyat pribumi) sekitar periode perluasan Belanda abad ini ialah Perang Aceh yang dibuka pada tahun 1873 dan dilangsungkan sampai 1913, berdampak pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak pernah memegang kontrol sarat atas Aceh. Toh, integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau beda di nusantara sebagai kesatuan politis kolonial sudah sebagian besar dijangkau pada mula abad ke-20.
-
Poll Indonesia Investments:
Who would you vote for in Indonesia's 2019 presidential election?
Voting possible: 12 April 2018 07.20 - 18 April 2019 00.00
YOUR VOTE
Joko Widodo
Prabowo Subianto
Someone else
No opinion
-
Politik Etis dan Nasionalisme Indonesia
Waktu perbatasan Hindia Belanda mulai serupa perbatasan yang terdapat di Indonesia ketika ini, Ratu Belanda Wilhelmina menciptakan pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kepandaian baru, Politik Etis, bakal diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang adalahpengakuan bahwa Belanda mempunyai hutang budi untuk orang nusantara) bertujuan untuk menambah standar kehidupan warga asli. Cara untuk menjangkau tujuan ini ialah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, edukasi dan emigrasi'. Namun, pendekatan baru ini tidak memperlihatkan kesuksesan yang signifikan dalam menambah standar kehidupan warga asli.
Politik Etis mengakibatkan efek samping yang besar. Komponen edukasi dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan meluangkan alat-alat intelektual untuk masyarakat Indonesia guna mengorganisir dan mengucapkan keberatan-keberatan mereka terhadap Pemerintah Kolonial. Politik Etis ini menyerahkan kesempatan, guna sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk mengetahui ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, guna kesatu kalinya orang-orang asli mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai 'orang Indonesia'.
Pada 1908, semua mahasiswa di Batavia menegakkan asosiasi Budi Utomo, kumpulan politis asli yang kesatu. Peristiwa ini dirasakan sebagai ketika kelahiran nasionalisme Indonesia. Hal ini mengawali tradisi politik kerja sama antara elit muda Indonesia dan semua pejabat pemerintahan Belanda yang diinginkan untuk menolong wilayah Hindia Barat mencapai kebebasan yang terbatas.
Bab selanjutnya dalam proses kebangkitan nasionalisme Indonesia ialah pendirian partai politik kesatu berbasis masa, Sarekat Islam, pada tahun 1911. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk menyokong para pengusaha asli terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal namum Sarekat Islam ini lantas mengembangkan fokusnya dan mengembangkan kedasaran politik populer dengan tendensi subversif.
Gerakan-gerakan urgen lainnya yang mengakibatkan terbukanya pemikiran politik pribumi ialah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini lantas mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.
Pada awalnya, Pemerintah Kolonial Belanda memperbolehkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal namun saat ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920an (seperti yang terlihat dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) Pemerintah Belanda mengubahkan kebijakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang mengurangi semua perbuatan yang diperkirakan subversif. Rezim represif ini melulu memperparah suasana dengan meradikalisasi semua gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari semua nasionalis ini menegakkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai suatu reaksi pada rezim yang represif. Tujuannya ialah mencapai kebebasan penuh guna Indonesia.
Peristiwa urgen lainnya untuk nasionalisme Indonesia ialah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, mengaku diri mempunyai satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini ialah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Di dalam kongres ini lagu yang lantas menjadi lagu kebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan bendera nasional di masa kebebasan (merah-putih) dikibarkan guna yang kesatu kalinya. Pemerintah Kolonial Belanda beraksi dengan mengerjakan aksi-aksi penekanan. Para pemimpin nasionalis muda, laksana Sukarno (yang di lantas hari menjadi presiden kesatu Indonesia) dan Mohammad Hatta (wakil presiden Indonesia yang kesatu) diciduk dan diasingkan.
Invasi Jepang ke Hindia Belanda
Penjahah Belanda lumayan kuat untuk menangkal nasionalisme Indonesia dengan teknik menangkap semua pemimpinnya dan mengurangi organisasi-organisasi nasionalis tetapi mereka tidak dapat menghapuskan sentimen nasionalisme yang sudah tertanam. Orang-orang Indonesia, di sisi lain, tidak lumayan kuat guna melawan pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan pertolongan dari luar guna menghancurkan sistem kolonial.
Pada Maret 1942, tentara Jepang, dihanguskan semangatnya oleh kemauan akan minyak, menyediakan pertolongan tersebut dengan menempati Hindia Belanda. Walau pada tadinya disambut sebagai pembebas oleh warga pribumi Indonesia, mereka segera merasakan kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang: kelemahan makanan, pakaian dan obat beserta kerja paksa di bawah situasi yang menyiksa. Kurangnya makanan terutama diakibatkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengolah Jawa menjadi suatu pulau sarat kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa (disebut romusha) ditempatkan guna bekerja dalam proyek-proyek yang padat karya di Jawa.
Waktu Jepang memungut alih Hindia Belanda semua pejabat Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp tawanan dan digantikan oleh orang-orang Indonesia untuk menggarap tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang mendidik, mengajar dan mempersenjatai tidak sedikit kaum muda Indonesia dan menyerahkan suara politik untuk para pemimpin nasionalis. Ini memampukan semua pemimpin nasionalis guna mempersiapkan masa mendatang bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif menyelesaikan Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan sokongan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya dominasi politik, ekonomi, dan sosial Pemerintah Kolonial Belanda mencetuskan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kebebasan Indonesia, delapan hari sesudah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan dua hari sesudah Jepang kalah perangnya.
Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa sesudah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini sudah menjadi kekuatan utama di perniagaan Asia sejak mula 1600-an, namun pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat guna campur tangan dalam politik asli di pulau Jawa demi meningkatkan dominasi mereka pada ekonomi lokal.
Namun korupsi, manajemen yang buruk dan kompetisi ketat dari Inggris (East India Company) menyebabkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC kesudahannya bangkrut dan lantas dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan kepunyaan VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, saat Perancis menempati Belanda antara tahun 1806 dan 1815, harta tersebut dialihkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo ditetapkan bahwa mayoritas wilayah Nusantara pulang ke tangan Belanda.
Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia
Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 saat Belanda dikuasai oleh Perancis dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 saat Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan wilayah dengan membagi pulau Jawa dalam wilayah (yang pun dikenal sebagai residensi) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa - yang dilafalkan residen - yang secara langsung adalahbawahan dari - dan mesti melapor untuk - Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas sekian banyak hal di residensi mereka, tergolong masalah hukum dan organisasi pertanian.
Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia mengenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa mesti menunaikan pajak, kira-kira nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, untuk pihak berwenang. Raffles pun sangat tertarik dengan kebiasaan dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia mengeluarkan bukunya The History of Java, di antara karya akademis kesatu yang topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles pun berarti bertambahnya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang terlukis dari bertambahnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1890 jumlah ini bertambah dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.
Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa ialah sistem yang direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, terdapat hirarki asli yang bermanfaat sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hirarki asli ini terdiri dari semua aristokrasi Jawa, sebelumnya semua pejabat yang mengelola pemerintahan Mataram. Namun, sebab dikuasai penjajah semua priyayi ini terpaksa mengemban kehendak Belanda.
Meningkatnya kekuasaan Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika Pemerintah Kolonial Belanda menyimpulkan untuk membina jalan di tanah yang dipunyai Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta sesudah kematian seketika saudara tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh beberapa besar penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini dilangsungkan tahun 1825-1830 dan menyebabkan kematian selama 215,000 orang, mayoritas orang Jawa. Tapi sesudah Perang Jawa berlalu - dan pangeran Diponegoro diciduk - Belanda jauh lebih powerful di Jawa dibanding sebelumnya.
Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa
Persaingan dengan semua pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa dan Perang Jawa menyebabkan beban keuangan yang besar untuk Kerajaan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa mesti menjadi suatu sumber utama penghasilan untuk Belanda dan karena tersebut Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia menulis periode ini sebagai era Tanam Paksa tetapi Pemerintah Kolonial Belanda menyebutnya Cultuurstelsel yang berarti Sistem Kultivasi) di tahun 1830.
Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perniagaan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang menyimpulkan jenis (dan jumlah) komoditi yang mesti diproduksi oleh semua petani Jawa. Secara umum, ini berarti semua petani Jawa mesti memberikan seperlima dari hasil panen mereka untuk Belanda. Sebagai gantinya, semua petani menerima kompensasi dalam format uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengantarkan lebih tidak sedikit hasil panen dari masa-masa sebelumnya, maka mendorong intervensi top-down dan penindasan. Di samping pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles pun masih berlaku. Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, selama 19% dari total penghasilan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini meningkat menjadi 33%.
Pada awalnya, Sistem Tanam Paksa tersebut tidak didominasi melulu oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang dominasi Jawa, pihak Eropa swasta dan pun para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, sesudah 1850 - masa-masa Sistem Tanam Paksa direorganisasi - Pemerintah Kolonial Belanda menjadi pemain utama. Namun reorganisasi ini pun membuka pintu untuk pihak-pihak swasta guna mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi sebab Pemerintah Kolonial secara bertahap memindahkan produksi komoditi ekspor untuk para pengusaha swasta Eropa.
Zaman Liberal Hindia Belanda
Semakin tidak sedikit suara tersiar di Belanda yang menampik sistem Tanam Paksa dan mendorong suatu pendekatan yang lebih liberal untuk perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem Tanam Paksa ini terjadi karena dalil kemanusiaan dan ekonomi. Pada 1870 kumpulan liberal di Belanda memenangkan dominasi di parlemen Belanda dan dengan berhasil menghilangkan sejumlah ciri khas Sistem Tanam Paksa, laksana persentase penanaman beserta kewajiban menggunakan lahan dan tenaga kerja guna mengekspor hasil panen.
Kelompok liberal ini membuka jalan guna dimulainya suatu periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Zaman Liberal (sekitar 1870-1900). Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kepandaian kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial pada saat tersebut kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun, meski kaum liberal menuliskan bahwa keuntungan perkembangan ekonomi pun akan mengucur untuk masyarakat lokal, suasana para petani Jawa yang menderita sebab kelaparan, tidak cukup pangan dan penyakit tidak lebih baik dikomparasikan masa Tanam Paksa.
Abad ke-19 pun dikenal sebagai abad perluasan karena Belanda melaksanakan perluasan geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa berlomba untuk menggali koloni-koloni di luar benua Eropa guna motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting untuk Belanda guna memperluas wilayahnya di Nusantara - di samping keuntungan finansial - ialah untuk menangkal negara-negara Eropa lain memungut bagian-bagian dari distrik ini. Pertempuran sangat terkenal (dan peperangan yang sangat lama antara Belanda dan rakyat pribumi) sekitar periode perluasan Belanda abad ini ialah Perang Aceh yang dibuka pada tahun 1873 dan dilangsungkan sampai 1913, berdampak pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak pernah memegang kontrol sarat atas Aceh. Toh, integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau beda di nusantara sebagai kesatuan politis kolonial sudah sebagian besar dijangkau pada mula abad ke-20.
-
Poll Indonesia Investments:
Who would you vote for in Indonesia's 2019 presidential election?
Voting possible: 12 April 2018 07.20 - 18 April 2019 00.00
YOUR VOTE
Joko Widodo
Prabowo Subianto
Someone else
No opinion
-
Politik Etis dan Nasionalisme Indonesia
Waktu perbatasan Hindia Belanda mulai serupa perbatasan yang terdapat di Indonesia ketika ini, Ratu Belanda Wilhelmina menciptakan pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kepandaian baru, Politik Etis, bakal diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang adalahpengakuan bahwa Belanda mempunyai hutang budi untuk orang nusantara) bertujuan untuk menambah standar kehidupan warga asli. Cara untuk menjangkau tujuan ini ialah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, edukasi dan emigrasi'. Namun, pendekatan baru ini tidak memperlihatkan kesuksesan yang signifikan dalam menambah standar kehidupan warga asli.
Politik Etis mengakibatkan efek samping yang besar. Komponen edukasi dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan meluangkan alat-alat intelektual untuk masyarakat Indonesia guna mengorganisir dan mengucapkan keberatan-keberatan mereka terhadap Pemerintah Kolonial. Politik Etis ini menyerahkan kesempatan, guna sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk mengetahui ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, guna kesatu kalinya orang-orang asli mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai 'orang Indonesia'.
Pada 1908, semua mahasiswa di Batavia menegakkan asosiasi Budi Utomo, kumpulan politis asli yang kesatu. Peristiwa ini dirasakan sebagai ketika kelahiran nasionalisme Indonesia. Hal ini mengawali tradisi politik kerja sama antara elit muda Indonesia dan semua pejabat pemerintahan Belanda yang diinginkan untuk menolong wilayah Hindia Barat mencapai kebebasan yang terbatas.
Bab selanjutnya dalam proses kebangkitan nasionalisme Indonesia ialah pendirian partai politik kesatu berbasis masa, Sarekat Islam, pada tahun 1911. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk menyokong para pengusaha asli terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal namum Sarekat Islam ini lantas mengembangkan fokusnya dan mengembangkan kedasaran politik populer dengan tendensi subversif.
Gerakan-gerakan urgen lainnya yang mengakibatkan terbukanya pemikiran politik pribumi ialah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini lantas mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.
Pada awalnya, Pemerintah Kolonial Belanda memperbolehkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal namun saat ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920an (seperti yang terlihat dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) Pemerintah Belanda mengubahkan kebijakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang mengurangi semua perbuatan yang diperkirakan subversif. Rezim represif ini melulu memperparah suasana dengan meradikalisasi semua gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari semua nasionalis ini menegakkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai suatu reaksi pada rezim yang represif. Tujuannya ialah mencapai kebebasan penuh guna Indonesia.
Peristiwa urgen lainnya untuk nasionalisme Indonesia ialah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, mengaku diri mempunyai satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini ialah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Di dalam kongres ini lagu yang lantas menjadi lagu kebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan bendera nasional di masa kebebasan (merah-putih) dikibarkan guna yang kesatu kalinya. Pemerintah Kolonial Belanda beraksi dengan mengerjakan aksi-aksi penekanan. Para pemimpin nasionalis muda, laksana Sukarno (yang di lantas hari menjadi presiden kesatu Indonesia) dan Mohammad Hatta (wakil presiden Indonesia yang kesatu) diciduk dan diasingkan.
Invasi Jepang ke Hindia Belanda
Penjahah Belanda lumayan kuat untuk menangkal nasionalisme Indonesia dengan teknik menangkap semua pemimpinnya dan mengurangi organisasi-organisasi nasionalis tetapi mereka tidak dapat menghapuskan sentimen nasionalisme yang sudah tertanam. Orang-orang Indonesia, di sisi lain, tidak lumayan kuat guna melawan pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan pertolongan dari luar guna menghancurkan sistem kolonial.
Pada Maret 1942, tentara Jepang, dihanguskan semangatnya oleh kemauan akan minyak, menyediakan pertolongan tersebut dengan menempati Hindia Belanda. Walau pada tadinya disambut sebagai pembebas oleh warga pribumi Indonesia, mereka segera merasakan kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang: kelemahan makanan, pakaian dan obat beserta kerja paksa di bawah situasi yang menyiksa. Kurangnya makanan terutama diakibatkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengolah Jawa menjadi suatu pulau sarat kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa (disebut romusha) ditempatkan guna bekerja dalam proyek-proyek yang padat karya di Jawa.
Waktu Jepang memungut alih Hindia Belanda semua pejabat Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp tawanan dan digantikan oleh orang-orang Indonesia untuk menggarap tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang mendidik, mengajar dan mempersenjatai tidak sedikit kaum muda Indonesia dan menyerahkan suara politik untuk para pemimpin nasionalis. Ini memampukan semua pemimpin nasionalis guna mempersiapkan masa mendatang bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif menyelesaikan Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan sokongan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya dominasi politik, ekonomi, dan sosial Pemerintah Kolonial Belanda mencetuskan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kebebasan Indonesia, delapan hari sesudah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan dua hari sesudah Jepang kalah perangnya.
Komentar
Posting Komentar