Kursus komputer majalengka
Kursus komputer majalengka
Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada mula tahun 1965
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalahpartai komunis yang terbesar di semua dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah selama 3,5 juta, diperbanyak 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI pun mengontrol pergerakan serikat buruh yang memiliki 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang memiliki 9 juta anggota. Termasuk pergerakan perempuan (Gerwani), organisasi pengarang dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen diajak bubar dan Sukarno memutuskan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan sokongan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengusung semua jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia memiliki mandat guna persekutuan Konsepsi yakni antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang disebut NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam mengurangi pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, tidak berhasil memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Angkatan kelima
!Artikel utama guna bagian ini merupakan: Angkatan Kelima
Pada trafik Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini cuma-cuma tanpa kriteria dan kemudian diadukan ke Bung Karno namun belum pun menetapkan waktunya hingga meletusnya G30S.
Pada mula tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI dampak dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai gagasan tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan urusan ini lebih memunculkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI kian lama makin berjuang memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI pun menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menyarankan semua anggota PKI mencuci diri dari "sikap-sikap sektarian" untuk angkatan bersenjata, mengimbau semua penulis dan seniman sayap-kiri untuk menciptakan "massa tentara" subjek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas agitasi PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan semua pemilik tanah.
Bentrokan-bentrokan tersebut dirangsang oleh propaganda PKI yang mengaku bahwa petani berhak atas masing-masing tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = kepunyaan bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita kepunyaan Tsar dan membagi-bagikannya untuk rakyat.
Pada permulaan 1965, semua buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak kepunyaan Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI membalas ini dengan menginjak pemerintahan dengan resmi. Pada masa-masa yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi pun menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal itu masuk kabinet sebab jabatannya di militer oleh Sukarno diserupakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat diperlihatkan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
Menteri-menteri PKI tidak melulu duduk di sebelah semua petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, namun mereka terus mendorong ilusi yang sangat riskan bahwa angkatan bersenjata ialah adalahbagian dari revolusi demokratis "rakyat".
Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Aidit menyerahkan ceramah untuk siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berkata tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang meningkat kuat masing-masing hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk semua komunis".
Rezim Sukarno mengambil tahapan terhadap semua pekerja dengan tidak mengizinkan aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan sebab industri menurut keterangan dari mereka ialah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI memahami dengan jelas persiapan-persiapan guna pembentukan rezim militer, menyatakan kebutuhan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri guna melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berjuang untuk memberi batas pergerakan massa yang kian mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berjuang menenangkan bahwa usul PKI bakal memperkuat negara. Aidit mengaku dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dijangkau dan mereka bakal bekerja sama untuk membuat "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berjuang menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diolah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
Isu sakitnya Bung Karno
Sejak tahun 1964 hingga menjelang meletusnya G30S sudah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini menambah kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan bilamana Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut keterangan dari Subandrio, Aidit tahu serupa bahwa Bung Karno melulu sakit enteng saja, jadi urusan ini bukan merupakan dalil PKI mengerjakan tindakan tersebut.
Isu masalah tanah dan untuk hasil
Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Untuk Hasil (UU Untuk Hasil) yang sebetulnya adalahkelanjutan dari Panitia Agraria yang disusun pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil sekian banyak ormas tani yang menggambarkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya telah ada tetapi pelaksanaan di wilayah tidak jalan sehingga memunculkan gesekan antara semua petani penggarap dengan pihak empunya tanah yang fobia terkena UUPA, melibatkan beberapa massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara beda peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang dinamakan sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian dipakai sebagai dalih oleh militer guna membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak melulu NU, tetapi pun dengan Persis dan Muhammadiyah) tersebut pada dasarnya terjadi di nyaris semua lokasi di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain pun terjadi urusan demikian.
Faktor Malaysia
Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 ialah salah satu hal penting dalam insiden ini[2]. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalahsalah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menyatakan motivasi semua tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan pun pada akhirnya mengakibatkan PKI mengerjakan penculikan petinggi Angkatan Darat.
“ Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana semua demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek potret Soekarno, membawa emblem negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia ketika itu—dan memaksanya untuk memasuki Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia juga meledak. ”
Soekarno yang murka karena urusan tersebut mengutuk perbuatan Tunku yang menginjak-injak emblem negara Indonesia[3] dan hendak melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang familiar dengan sebutan "Ganyang Malaysia" untuk negara Federasi Malaysia yang telah paling menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno untuk Angkatan Darat guna meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh semua jenderal pada ketika itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak hendak melawan Malaysia yang ditolong oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat tersebut tidak mencukupi untuk pertempuran dengan skala tersebut, sementara di pihak beda Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan gagasan Soekarno sebab ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini bakal ditunggangi oleh PKI guna memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
Posisi Angkatan Darat pada saat tersebut serba salah sebab di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengungguli Inggris, dan di beda pihak mereka bakal menghadapi Soekarno yang mengamuk andai mereka tidak berperang. Akhirnya semua pemimpin Angkatan Darat memilih guna berperang separuh hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilaksanakan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang[4]. Hal ini pun dapat disaksikan dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, sebenarnya tentara Indonesia sebenarnya paling mahir dalam pertempuran gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari sokongan PKI guna melampiaskan amarahnya untuk Malaysia. Soekarno, laksana yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia ialah seorang yang mempunyai harga diri yang paling tinggi, dan tidak terdapat yang dapat dilaksanakan untuk mengolah keinginannya meng"ganyang Malaysia".
“ Soekarno ialah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, insan jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak barangkali mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak barangkali menghambakan diri pada kekuasaan kekuasaan manapun djuga. Dia tidak barangkali menjadi boneka. ”
Di pihak PKI, mereka menjadi penyokong terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk deviden mereka sendiri, jadi motif PKI guna mendukung kepandaian Soekarno tidak sepenuhnya idealis.
Pada ketika PKI mendapat angin segar, malah para penentangnyalah yang menghadapi suasana yang buruk; mereka menyaksikan posisi PKI yang semakin menguat sebagai sebuah ancaman, diperbanyak hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, terutama dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno pun mengetahui urusan ini, tetapi ia menyimpulkan untuk mendiamkannya sebab ia masih hendak meminjam kekuatan PKI guna konfrontasi yang sedang berlangsung, sebab posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional semenjak keluarnya Indonesia dari PBB (7 Januari 1965).
Dari suatu dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dimulai yang bertanggalkan 13 Januari 1965 melafalkan sebuah pembicaraan santai Soekarno dengan semua pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan sokongan PKI guna menghadapi Malaysia dan oleh karena tersebut ia tidak dapat menindak tegas mereka. Namun ia pun menegaskan bahwa sebuah waktu "giliran PKI bakal tiba. "Soekarno berkata, "Kamu dapat menjadi rekan atau musuh saya. Itu terserah kamu. … Untukku, Malaysia tersebut musuh nomor satu. Suatu ketika saya akan merapikan PKI, namun tidak sekarang."[3]
Dari pihak Angkatan Darat, friksi internal yang terjadi mulai mencuat ketika tidak sedikit tentara yang banyak sekali dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa untuk sikap petinggi Angkatan Darat yang takut untuk Malaysia, berperang melulu dengan separuh hati, dan berkhianat terhadap tujuan yang diserahkan Soekarno. Mereka menyimpulkan untuk bersangkutan dengan orang-orang dari PKI untuk mencuci tubuh Angkatan Darat dari semua jenderal ini.
Faktor Amerika Serikat
!Artikel utama guna bagian ini merupakan: Aktivitas CIA di Indonesia
Amerika Serikat pada waktu tersebut sedang tercebur dalam perang Vietnam dan berjuang sekuat tenaga supaya Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas menyerahkan 50 juta rupiah (uang ketika itu) untuk Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan untuk tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menilai ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan sebab mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan menuliskan bahwa peranan Amerika Serikat dalam urusan ini tidak besar, urusan ini dapat disaksikan dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya guna melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak menyerahkan hasil bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Dalam telegram untuk Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA mengaku ketidakpercayaan untuk tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal sebab situasi politis Indonesia yang paling menguntungkan mereka, dan sampai akhir Oktober masih terjadi keadaan bingung atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilaksanakan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, khususnya dari kalangan korban dari insiden ini, melafalkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan sesudah dekret Supersemar Amerika memberikan susunan nama-nama anggota PKI untuk militer guna dibunuh. Namun sampai saat ini kedua pandangan itu tidak memiliki tidak sedikit bukti-bukti fisik.
Faktor ekonomi
Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu tersebut yang paling rendah mengakibatkan sokongan rakyat untuk Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kepandaian "ganyang Malaysia" yang dirasakan akan semakin memperparah suasana Indonesia.
Inflasi yang menjangkau 650% menciptakan harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan darurat harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang keperluan pokok lainnya. Beberapa hal yang berperan eskalasi harga ini ialah keputusan Suharto-Nasution untuk mendongkrak gaji semua tentara 500% dan penyiksaan terhadap kaum saudagar Tionghoa yang mengakibatkan mereka kabur. Sebagai dampak dari inflasi tersebut, tidak sedikit rakyat Indonesia yang sehari-hari melulu makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak pantas dikonsumsi lainnya; juga mereka memakai kain dari karung sebagai pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi di antara sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berdampak adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.
Peristiwa
Sumur Lubang Buaya
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan sejumlah orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan untuk para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dirasakan loyal untuk PKI dan pada saat tersebut dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat ketika itu, Mayjen Soeharto lantas mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.
Isu Dewan Jenderal
Pada saat-saat yang genting selama bulan September 1965 hadir isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya sejumlah petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat guna menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disinggung memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menciduk dan membawa mereka guna diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan sejumlah oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.
Isu Dokumen Gilchrist
!Artikel utama guna bagian ini merupakan: Dokumen Gilchrist
Dokumen Gilchrist yang dipungut dari nama utusan besar Inggris guna Indonesia Andrew Gilchrist beredar nyaris bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini, yang oleh sejumlah pihak dinamakan sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pemantauan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, melafalkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat sudah dibeli oleh pihak Barat[5]. Kedutaan Amerika Serikat pun dituduh memberikan susunan nama-nama anggota PKI untuk tentara guna "ditindaklanjuti". Dinas intelejen Amerika Serikat mendapat data-data itu dari sekian banyak sumber, salah satunya laksana yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation yang menulis kitab "Indonesian Upheaval", yang dijadikan basis skenario film "The Year of Living Dangerously", ia tidak jarang menukar data-data apa yang ia kumpulkan guna mendapatkan kemudahan teleks untuk mengantarkan berita.
Isu Keterlibatan Soeharto
Hingga ketika ini tidak terdapat bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang dapat dielaborasi ialah pertemuan Soeharto yang saat tersebut menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman tersebut jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, bertolak belakang dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.
Meski demikian, Suharto adalahpihak yang sangat diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak riset ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya merupakan, Cornell Paper, karya Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963–1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Thn 1965 yang Terlupakan).
Korban
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh itu adalah:
Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.
Para korban itu kemudian dilemparkan ke suatu tempat di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.
Di samping itu sejumlah orang lainnya pun turut menjadi korban:
Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal lokasi tinggal resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Pasca kejadian
Pemakaman semua pahlawan revolusi. Tampak Mayjen Soeharto di sebelah kanan
Literatur propaganda anti-PKI yang pasca kejadian G30S tidak sedikit beredar di masyarakat dan menuding PKI sebagai dalang peristiwa eksperimen "kudeta" tersebut.
Pasca pembunuhan sejumlah perwira TNI AD, PKI dapat menguasai dua sarana komunikasi vital, yakni studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pemberitahuan tentang Gerakan 30 September yang ditujukan untuk para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan menyelenggarakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.
Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada mula tahun 1965
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalahpartai komunis yang terbesar di semua dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah selama 3,5 juta, diperbanyak 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI pun mengontrol pergerakan serikat buruh yang memiliki 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang memiliki 9 juta anggota. Termasuk pergerakan perempuan (Gerwani), organisasi pengarang dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen diajak bubar dan Sukarno memutuskan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan sokongan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengusung semua jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia memiliki mandat guna persekutuan Konsepsi yakni antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang disebut NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam mengurangi pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, tidak berhasil memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Angkatan kelima
!Artikel utama guna bagian ini merupakan: Angkatan Kelima
Pada trafik Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini cuma-cuma tanpa kriteria dan kemudian diadukan ke Bung Karno namun belum pun menetapkan waktunya hingga meletusnya G30S.
Pada mula tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI dampak dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai gagasan tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan urusan ini lebih memunculkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI kian lama makin berjuang memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI pun menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menyarankan semua anggota PKI mencuci diri dari "sikap-sikap sektarian" untuk angkatan bersenjata, mengimbau semua penulis dan seniman sayap-kiri untuk menciptakan "massa tentara" subjek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas agitasi PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan semua pemilik tanah.
Bentrokan-bentrokan tersebut dirangsang oleh propaganda PKI yang mengaku bahwa petani berhak atas masing-masing tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = kepunyaan bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita kepunyaan Tsar dan membagi-bagikannya untuk rakyat.
Pada permulaan 1965, semua buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak kepunyaan Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI membalas ini dengan menginjak pemerintahan dengan resmi. Pada masa-masa yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi pun menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal itu masuk kabinet sebab jabatannya di militer oleh Sukarno diserupakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat diperlihatkan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
Menteri-menteri PKI tidak melulu duduk di sebelah semua petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, namun mereka terus mendorong ilusi yang sangat riskan bahwa angkatan bersenjata ialah adalahbagian dari revolusi demokratis "rakyat".
Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Aidit menyerahkan ceramah untuk siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berkata tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang meningkat kuat masing-masing hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk semua komunis".
Rezim Sukarno mengambil tahapan terhadap semua pekerja dengan tidak mengizinkan aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan sebab industri menurut keterangan dari mereka ialah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI memahami dengan jelas persiapan-persiapan guna pembentukan rezim militer, menyatakan kebutuhan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri guna melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berjuang untuk memberi batas pergerakan massa yang kian mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berjuang menenangkan bahwa usul PKI bakal memperkuat negara. Aidit mengaku dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dijangkau dan mereka bakal bekerja sama untuk membuat "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berjuang menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diolah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
Isu sakitnya Bung Karno
Sejak tahun 1964 hingga menjelang meletusnya G30S sudah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini menambah kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan bilamana Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut keterangan dari Subandrio, Aidit tahu serupa bahwa Bung Karno melulu sakit enteng saja, jadi urusan ini bukan merupakan dalil PKI mengerjakan tindakan tersebut.
Isu masalah tanah dan untuk hasil
Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Untuk Hasil (UU Untuk Hasil) yang sebetulnya adalahkelanjutan dari Panitia Agraria yang disusun pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil sekian banyak ormas tani yang menggambarkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya telah ada tetapi pelaksanaan di wilayah tidak jalan sehingga memunculkan gesekan antara semua petani penggarap dengan pihak empunya tanah yang fobia terkena UUPA, melibatkan beberapa massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara beda peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang dinamakan sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian dipakai sebagai dalih oleh militer guna membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak melulu NU, tetapi pun dengan Persis dan Muhammadiyah) tersebut pada dasarnya terjadi di nyaris semua lokasi di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain pun terjadi urusan demikian.
Faktor Malaysia
Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 ialah salah satu hal penting dalam insiden ini[2]. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalahsalah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menyatakan motivasi semua tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan pun pada akhirnya mengakibatkan PKI mengerjakan penculikan petinggi Angkatan Darat.
“ Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana semua demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek potret Soekarno, membawa emblem negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia ketika itu—dan memaksanya untuk memasuki Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia juga meledak. ”
Soekarno yang murka karena urusan tersebut mengutuk perbuatan Tunku yang menginjak-injak emblem negara Indonesia[3] dan hendak melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang familiar dengan sebutan "Ganyang Malaysia" untuk negara Federasi Malaysia yang telah paling menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno untuk Angkatan Darat guna meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh semua jenderal pada ketika itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak hendak melawan Malaysia yang ditolong oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat tersebut tidak mencukupi untuk pertempuran dengan skala tersebut, sementara di pihak beda Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan gagasan Soekarno sebab ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini bakal ditunggangi oleh PKI guna memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
Posisi Angkatan Darat pada saat tersebut serba salah sebab di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengungguli Inggris, dan di beda pihak mereka bakal menghadapi Soekarno yang mengamuk andai mereka tidak berperang. Akhirnya semua pemimpin Angkatan Darat memilih guna berperang separuh hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilaksanakan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang[4]. Hal ini pun dapat disaksikan dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, sebenarnya tentara Indonesia sebenarnya paling mahir dalam pertempuran gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari sokongan PKI guna melampiaskan amarahnya untuk Malaysia. Soekarno, laksana yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia ialah seorang yang mempunyai harga diri yang paling tinggi, dan tidak terdapat yang dapat dilaksanakan untuk mengolah keinginannya meng"ganyang Malaysia".
“ Soekarno ialah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, insan jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak barangkali mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak barangkali menghambakan diri pada kekuasaan kekuasaan manapun djuga. Dia tidak barangkali menjadi boneka. ”
Di pihak PKI, mereka menjadi penyokong terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk deviden mereka sendiri, jadi motif PKI guna mendukung kepandaian Soekarno tidak sepenuhnya idealis.
Pada ketika PKI mendapat angin segar, malah para penentangnyalah yang menghadapi suasana yang buruk; mereka menyaksikan posisi PKI yang semakin menguat sebagai sebuah ancaman, diperbanyak hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, terutama dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno pun mengetahui urusan ini, tetapi ia menyimpulkan untuk mendiamkannya sebab ia masih hendak meminjam kekuatan PKI guna konfrontasi yang sedang berlangsung, sebab posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional semenjak keluarnya Indonesia dari PBB (7 Januari 1965).
Dari suatu dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dimulai yang bertanggalkan 13 Januari 1965 melafalkan sebuah pembicaraan santai Soekarno dengan semua pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan sokongan PKI guna menghadapi Malaysia dan oleh karena tersebut ia tidak dapat menindak tegas mereka. Namun ia pun menegaskan bahwa sebuah waktu "giliran PKI bakal tiba. "Soekarno berkata, "Kamu dapat menjadi rekan atau musuh saya. Itu terserah kamu. … Untukku, Malaysia tersebut musuh nomor satu. Suatu ketika saya akan merapikan PKI, namun tidak sekarang."[3]
Dari pihak Angkatan Darat, friksi internal yang terjadi mulai mencuat ketika tidak sedikit tentara yang banyak sekali dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa untuk sikap petinggi Angkatan Darat yang takut untuk Malaysia, berperang melulu dengan separuh hati, dan berkhianat terhadap tujuan yang diserahkan Soekarno. Mereka menyimpulkan untuk bersangkutan dengan orang-orang dari PKI untuk mencuci tubuh Angkatan Darat dari semua jenderal ini.
Faktor Amerika Serikat
!Artikel utama guna bagian ini merupakan: Aktivitas CIA di Indonesia
Amerika Serikat pada waktu tersebut sedang tercebur dalam perang Vietnam dan berjuang sekuat tenaga supaya Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas menyerahkan 50 juta rupiah (uang ketika itu) untuk Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan untuk tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menilai ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan sebab mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan menuliskan bahwa peranan Amerika Serikat dalam urusan ini tidak besar, urusan ini dapat disaksikan dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya guna melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak menyerahkan hasil bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Dalam telegram untuk Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA mengaku ketidakpercayaan untuk tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal sebab situasi politis Indonesia yang paling menguntungkan mereka, dan sampai akhir Oktober masih terjadi keadaan bingung atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilaksanakan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, khususnya dari kalangan korban dari insiden ini, melafalkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan sesudah dekret Supersemar Amerika memberikan susunan nama-nama anggota PKI untuk militer guna dibunuh. Namun sampai saat ini kedua pandangan itu tidak memiliki tidak sedikit bukti-bukti fisik.
Faktor ekonomi
Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu tersebut yang paling rendah mengakibatkan sokongan rakyat untuk Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kepandaian "ganyang Malaysia" yang dirasakan akan semakin memperparah suasana Indonesia.
Inflasi yang menjangkau 650% menciptakan harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan darurat harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang keperluan pokok lainnya. Beberapa hal yang berperan eskalasi harga ini ialah keputusan Suharto-Nasution untuk mendongkrak gaji semua tentara 500% dan penyiksaan terhadap kaum saudagar Tionghoa yang mengakibatkan mereka kabur. Sebagai dampak dari inflasi tersebut, tidak sedikit rakyat Indonesia yang sehari-hari melulu makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak pantas dikonsumsi lainnya; juga mereka memakai kain dari karung sebagai pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi di antara sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berdampak adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.
Peristiwa
Sumur Lubang Buaya
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan sejumlah orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan untuk para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dirasakan loyal untuk PKI dan pada saat tersebut dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat ketika itu, Mayjen Soeharto lantas mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.
Isu Dewan Jenderal
Pada saat-saat yang genting selama bulan September 1965 hadir isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya sejumlah petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat guna menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disinggung memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menciduk dan membawa mereka guna diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan sejumlah oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.
Isu Dokumen Gilchrist
!Artikel utama guna bagian ini merupakan: Dokumen Gilchrist
Dokumen Gilchrist yang dipungut dari nama utusan besar Inggris guna Indonesia Andrew Gilchrist beredar nyaris bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini, yang oleh sejumlah pihak dinamakan sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pemantauan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, melafalkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat sudah dibeli oleh pihak Barat[5]. Kedutaan Amerika Serikat pun dituduh memberikan susunan nama-nama anggota PKI untuk tentara guna "ditindaklanjuti". Dinas intelejen Amerika Serikat mendapat data-data itu dari sekian banyak sumber, salah satunya laksana yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation yang menulis kitab "Indonesian Upheaval", yang dijadikan basis skenario film "The Year of Living Dangerously", ia tidak jarang menukar data-data apa yang ia kumpulkan guna mendapatkan kemudahan teleks untuk mengantarkan berita.
Isu Keterlibatan Soeharto
Hingga ketika ini tidak terdapat bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang dapat dielaborasi ialah pertemuan Soeharto yang saat tersebut menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman tersebut jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, bertolak belakang dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.
Meski demikian, Suharto adalahpihak yang sangat diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak riset ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya merupakan, Cornell Paper, karya Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963–1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Thn 1965 yang Terlupakan).
Korban
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh itu adalah:
Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.
Para korban itu kemudian dilemparkan ke suatu tempat di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.
Di samping itu sejumlah orang lainnya pun turut menjadi korban:
Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal lokasi tinggal resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Pasca kejadian
Pemakaman semua pahlawan revolusi. Tampak Mayjen Soeharto di sebelah kanan
Literatur propaganda anti-PKI yang pasca kejadian G30S tidak sedikit beredar di masyarakat dan menuding PKI sebagai dalang peristiwa eksperimen "kudeta" tersebut.
Pasca pembunuhan sejumlah perwira TNI AD, PKI dapat menguasai dua sarana komunikasi vital, yakni studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pemberitahuan tentang Gerakan 30 September yang ditujukan untuk para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan menyelenggarakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.
Komentar
Posting Komentar